JAKARTA, 9 Juni 2026, Masyarakat sebagai subjek dalam Penanggulangan Bencana. Ketangguhan dapat dimulai dari komunitas terkecil di masyarakat, seperti tingkat RT, bahkan sampai di tingkat keluarga. Peran para praktisi dan akademisi dan pejabat daerah dapat dioptimalkan. Selain itu pentingnya peran tokoh agama dan peran tokoh masyarakat dalam pelibatan komunitas dan masyarakat dalam penanggulangan bencana. Pernyataan ini disampaikan oleh Barori Budi Aji Ketua Bidang 1 Strategic and Program Implementation Humanitarian Forum Indonesia (HFI) dan wakil bendahara MDMC dalam “Dialog Strategis Kemitraan untuk Penguatan Penanggulangan Bencana di Indonesia Seri II” di Kampus Unika Atma Jaya Semanggi.

Dialog ini menghadirkan perwakilan dari berbagai elemen, mulai dari pemerintah, akademisi, hingga organisasi masyarakat sipil (CSO). Sesi pertama dibuka dengan paparan ‘Arah Kebijakan dan Prioritas Nasional’ oleh Plt.Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Bapak Pangarso Suryotomo. Ketangguhan Rumah Ibadah menjadi salah satu dari objek ketangguhan masyarakat dengan topik Rumah Ibadah Tangguh Bencana (RITANA).

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI) dan Unika Atma Jaya. Kebijakan Penanggulangan Bencana Indonesia ditanggapi oleh bapak Barori Budi Aji (HFI/MDMC), Ibu Natalia Yeti Puspita (Unika Atma Jaya), Ibu Listyowati (Women Local Humanitarian Leaders Consortium), dan Ibu Cut Ayu (German Agency for International Cooperation (GIZ).

Selama ini, penanganan bencana dinilai masih didominasi oleh pendekatan responsif. Melalui dialog ini, para pemangku kepentingan berkomitmen menempatkan pencegahan dan pengurangan risiko sebagai fondasi utama pembangunan ketangguhan bangsa.

Dialog Strategis Kemitraan untuk Penguatan Penanggulangan Bencana di Indonesia yang telah dilaksanakan sebelumnya menjadi ruang awal untuk memperkuat pemerintah, organisasi masyarakat sipil, akademisi, mitra pembangunan, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya dalam mendiskusikan arah kebijakan dan penguatan sistem penanggulangan bencana nasional. Forum tersebut menghasilkan sejumlah refleksi penting termasuk perlunya penguatan keberlanjutan dialog, penyelarasan agenda lintas sektor serta pengembangan ruang kolaborasi yang lebih konkret dan berorientasi jangka panjang.

Pengalaman selama ini dibutuhkan pimpinan, yang memiliki sense of crysis agar penanganan tanggap darurat cepat dan tepat, oleh karenanya perlu peran dari praktisi dan pendidikan kebencanaan ke semua level dari masyarakat sampai ke pengambilan keputusan. Regulasi Penanggulangan Bencana di Indonesia sudah banyak yang diperlukan penegakan hukum dan mengakomodir kearifan lokal hal ini dikarenakan dampak bencana sangat individual kemudian jumlah bencana semakin banyak dan dampaknya semakin luas.

BNPB sedang membuat kebijakan analisis risiko bencana yang akan  menjadi acuan untuk rencana pembangunan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan pemerintah dengan harapan kedepannya kegiatan penanggulangan bencana di Indonesia adaptif humanis berkelanjutan dan inklusi.