Jakarta — Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menyampaikan apresiasi atas kontribusi dan kolaborasi anggota Humanitarian Forum Indonesia (HFI) dalam respons bencana banjir dan tanah longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Berdasarkan laporan terkini, respons kemanusiaan yang dilakukan oleh anggota HFI telah menjangkau 632.822 penerima manfaat di 58 lokasi terdampak, dengan total bantuan yang disalurkan mencapai sekitar Rp155 miliar, serta melibatkan 2.256 personel dalam berbagai sektor layanan. Dukungan tersebut mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, layanan kesehatan, distribusi logistik, dukungan psikososial, hingga layanan pemulihan awal bagi masyarakat terdampak.

Sebaran penerima manfaat terbesar tercatat di Provinsi Aceh, disusul Sumatera Utara dan Sumatera Barat, menyesuaikan dengan tingkat dampak dan kebutuhan di masing-masing wilayah.

Dari sisi nilai bantuan, kontribusi terbesar berasal dari beberapa lembaga anggota HFI, yaitu BAZNAS sebesar kurang lebih Rp34,7 miliar, Human Initiative sebesar Rp32,9 miliar, Rumah Zakat sebesar Rp20,9 miliar, Wahana Visi Indonesia sekitar Rp20 miliar, serta Caritas Indonesia sekitar Rp9 miliar. Selain itu, dukungan signifikan juga diberikan oleh Yakkum Emergency Unit (YEU), DT Peduli, Dompet Dhuafa, MDMC, dan LPBI NU, AMCF, Nurul Hayat, Rebana Indonesia, YKMI, HfHI, ADRA Indonesia, YCWS, World Harvest, dan Biro PRB-PGI dengan nilai bantuan yang substansial. Kontribusi kolektif ini mencerminkan kuatnya solidaritas dan kapasitas jaringan organisasi kemanusiaan nasional.

Asisten Deputi Penanganan Bencana Kemenko PMK, Merry Efriana, menyampaikan bahwa kolaborasi multipihak merupakan elemen strategis dalam memperkuat sistem penanggulangan bencana nasional. “Pemerintah mengapresiasi peran aktif dan kontribusi nyata Humanitarian Forum Indonesia beserta seluruh anggotanya. Sinergi antara pemerintah dan organisasi kemanusiaan menjadi faktor penting dalam memastikan respons berjalan cepat, terkoordinasi, dan tepat sasaran. Ke depan, penguatan integrasi data, interoperabilitas antar-klaster, serta kesinambungan antara fase tanggap darurat dan rehabilitasi dan rekonstruksi akan terus menjadi perhatian bersama,” ujar Merry Efriana.

Lebih lanjut, Kemenko PMK menegaskan komitmen untuk terus mengoordinasikan orkestrasi kebijakan lintas kementerian/lembaga serta mendorong harmonisasi dengan inisiatif masyarakat sipil guna menghindari duplikasi bantuan dan memastikan efektivitas intervensi.

Direktur Eksekutif Humanitarian Forum Indonesia, Widowati, menyatakan bahwa respons yang dilakukan merupakan wujud komitmen jaringan kemanusiaan dalam menjunjung tinggi prinsip-prinsip kemanusiaan. “Respons ini merupakan hasil kerja kolektif anggota HFI yang berlandaskan prinsip kemanusiaan, imparsialitas, dan kolaborasi. Kami memastikan bantuan menjangkau kelompok paling rentan dan dilaksanakan dalam koordinasi erat dengan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, sehingga upaya penanganan berjalan selaras dan saling menguatkan,” tutur Widowati.

Pemerintah berharap kolaborasi yang telah terbangun ini dapat terus diperkuat sebagai model sinergi multipihak dalam membangun ketangguhan masyarakat menghadapi risiko bencana yang semakin kompleks.